HUT Mahkamah Agung ke76 2021


Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia Logo Vector Format (CDR, EPS, AI, SVG, PNG)

Panitera Mahkamah Agung mencatat permohonan tersebut dalam buku daftar sengketa tentang kewenangan mengadili perkara perdata dan atas perintah Ketua Mahkamah Agung mengirimkan salinannya kepada pihak lawan yang berperkara dengan pemberitahuan bahwa ia dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan permohonan tersebut berhak.


HUT Mahkamah Agung ke76 2021

dissenting opinion putusan sengketa merek pierre cardin indonesia melawan pierre cardin perancis dalam kajian hukum islam: studi putusan mahkamah agung nomor 557 k/pdt.sus-hki/2015


HUT Ke76 Mahkamah Agung Republik Indonesia

Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah membubarkan partai politik. Kewenangan ini dimuat dalam Pasal 24 ayat 1 UUD 1945, yang ditegaskan ulang dalam pasal 10 ayat 1 huruf a sampai d UU 24/2003. Mahkamah Konstitusi memiliki beberapa kewenangan berdasarkan pasal 24C ayat 1, yaitu: Menguji undang-undang terhadap UUD.


Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutuskan di tingkat pertama dan terakhir. Semua sengketa tentang kewenangan mengadili.. Mahkamah Agung berhak menguji dan menilai secara materiel peraturan perundangan dibawah Undang-Undang tentang hal suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan dengan aturan dari tingkat yang lebih.


Contoh Kasus Yang Ditangani Mahkamah Agung Berbagai Contoh

Disamping tugasnya sebagai Pengadilan Kasasi, Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir - semua sengketa tentang kewenangan mengadili. - permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 28, 29,30,33 dan 34 Undang-undang Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985)


MAHKAMAH AGUNG BERPERAN DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI NEGARA PENGADILAN NEGERI TEGAL KELAS I A

Mahkamah Agung dalam memutuskan suatu perkara kasasi tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan apapun, baik itu eksekutif mauapun legislatif, karena Mahkamah Agung merupakan lembaga yang independen sebagaimana yang ditentukan dalam. bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian


Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung memiiki badan peradilan di bawahnya yaitu badan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Pengaturan tugas dan wewenang MA diatur secara jelas dalam Undang-Undang atau UU MA, UU kekuasaan kehakiman, dan UU peradilan umum. Kehadiran MA didasari oleh Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar.


Mahkamah Agung Vs Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah lembaga yudikatif yang telah ada sejak Indonesia berdiri. Mahkamah Agung adalah lembaga tertinggi di bidang hukum yang membawahi kejaksaan dan seluruh pengadilan di Indonesia.. MK berhak memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga negara jika terjadi. Hal ini diperlukan karena pada dasarnya UUD 1945.


SEBANYAK 28.522 PERKARA MASUK KE MAHKAMAH AGUNG DI TAHUN 2022 PENGADILAN NEGERI TEGAL KELAS I A

Mahkamah Agung berwenang buat memutuskan permohonan kasasi. Mahkamah Agung berhak juga menguji dan mengkaji ulang peraturan undang-undang secara materi. Mahkamah agung berhak buat memeriksa permohonan peninjauan keputusan pengadilan, meski keputusan itu mempunyai kekuatan hukum. Mahkamah Agung berhak buat memberikan nasihat hukum kepada.


Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung Republik Indonesia (disingkat MA RI atau MA) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial serta bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung menyatakan kekuasaannya pada badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan.


Lembaga Tinggi PROF. SYARIFUDDIN SAMPAIKAN REFLEKSI KINERJA MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2022

Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara. MEMUTUSKAN: PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK.. sidang kepada Terdakwa melalui atasan yang berhak menghukum (ankum);


Mahkamah Agung Republik Indonesia

Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, diakses pada 28 April 2022, pukul 10.55 WIB. Tim Penyusun, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010), hal. 3. Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, diakses pada 28 April 2022, pukul 10.55 WIB.


Pengujian Calon Hakim Agung di DPR Mulai 21 Januari

Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan Mahkamah Konstitusi dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim. Komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Mahkamah Konstitusi Berhak memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.


Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pembaharuan Peradilan Mahkamah Agung 2010-2035, Rencana Strategis ini memuat tujuan, sasaran dan strategi Mahkamah Agung untuk 5 (lima) tahun ke depan. Secara garis besar, Mahkamah Agung mendukung penjabaran RPJMN 2020-2024 dan arahan kebijakan dan strategi nasional yang didasarkan pada kaidah-kaidah


Peringatan HUT Mahkamah Agung Republik Indonesia ke75

Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan sebagai salah satu lembaga negara yang menjadi pelaku kekuasaan kehakiman independen untuk menyelenggarakan peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d UU 24/2003, ada 4 wewenang Mahkamah.


Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung (MA) adalah suatu lembaga tinggi negara yang melaksanakan tugas kehakiman.. MA berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir, yaitu:. MA berhak uji.

Scroll to Top